JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel terhadap pemberitaan enam media daring. Tindakan tersebut dipersoalkan karena dinilai berpotensi merugikan wartawan dan perusahaan pers serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers.
Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima rombongan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang datang untuk menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.35 WIB itu, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey.
“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico.
Rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, bersama Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.
Fakhruddin mengatakan pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel sangat merugikan wartawan dan media yang bersangkutan. Menurut dia, tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merusak kredibilitas media di mata masyarakat, tetapi juga dapat menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers apabila dibiarkan tanpa penyelesaian.
“Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers,” kata Fakhruddin.
Kedatangan rombongan tersebut merupakan tindak lanjut Surat PWI Babel Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang Permohonan Konsultasi Hukum kepada PWI Pusat.
Berawal dari Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat
Polemik bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham yang mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.
Wartawan yang melakukan peliputan juga disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.
Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut.
Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat.”
Persoalan berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan stempel bertuliskan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.
PWI Babel kemudian melayangkan Surat Keberatan Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam surat tersebut, PWI Babel menyayangkan pelabelan hoaks terhadap produk jurnalistik karena dinilai berpotensi mendiskreditkan media dan menghambat kemerdekaan pers.
Polda Babel Sebut Pelabelan Hoaks sebagai Diskresi Kepolisian
Menanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel menyampaikan jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa pelabelan hoaks dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.




