Simpang Teritip – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertandang ke Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip dalam rangka Bina Pamong Temu Wicara Pemda, Camat, Kades, Badan Pemerintah Desa dan masyarakat. Kamis (12/10/2017).
Bupati Bangka Barat, Drs.H.Parhan Ali menyampaikan pengelolaan dana desa harus secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
Penyaluran dana desa yang cukup besar ke desa-desa awalnya banyak menimbulkan polemik. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia di desa membuat penyaluran dana desa yang melimpah justru akan menuai persoalan baru ditambah dengan mekanisme dan prosedur perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan yang cukup detail dikhawatirkan akan sulit ditangani oleh aparat di desa.
” Untuk itu pihak desa maupun pemerintah daerah terkait dituntut untuk selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel dalam perencanaan, pemanfaatan dan pelaporannya. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.” Jelasnya.
” Dana desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka peningkatan dan pembangunan desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kesejahteraan bersama. Namun pemanfaatannya harus dalam koridor hukum yang berlaku dan tugas kita bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Desa yang maju ditunjang dengan perkembangan kota yang bijak akan menjadikan pembangunan nasional yang optimal.” Ujarnya lebih lanjut.
Dengan demikian, Parhan mengharapkan melalui kegiatan bina pamong ini kepala daerah yang didampingi oleh kepala organisasi perangkat daerah terkait menjalin silahturahmi serta memperlancar arus komunikasi dengan masyarakat.
“Bina pamong dapat digunakan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah kabupaten yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan desa, terutama terkait dengan pelayanan kepada masyarakat serta pemasalahan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah”.harapnya.
“Oleh karena itu pertemuan ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sehingga memberikan efek positif bagi semua pihak. Partisipasi aktif pemerintah daerah maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan pemerataan kesejahteraan bersama.” Tambahnya.
Hadir mendampingi Bupati Bangka Barat, Drs.H. Parhan Ali, Wakil Bupati Markus, SH, Kepala Satpol PP, Sidharta Gautama, Kadin Dinas Pertanian dan Pangan, Azmal Azet dan segenap Kepala OPD Lingkungan Pemkab Bangka Barat.
