Muntok, Bertempat di Gedung Mahligai DPRD Bangka Barat, rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan, senin (19/11). Dalam rapat paripurna yang mempunyai dua agenda sekaligus yaitu Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat dan Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) APBD tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat
Dalam rapat paripurna tersebut Wakil Bupati Bangka Barat, Markus, SH menyampaikan bahwa pentingnya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, dengan demikian kedudukan Perda dalam tatanan peraturan hukum nasional telah diakui khususnya dalam Hirarki (penjenjangan) peraturan perundangan-undangan yang berlaku.”ungkap Markus saat menyampaikan sambutan Bupati Bangka Barat.
“Program pembentukan Perda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah atau potret rencana pembangunan materi hukum yang dibuat dalam satu tahun kedepan, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perancanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.” Sambung Markus.
Dalam rapat paripurna penetapan program pembentukan perda tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat tersebut Markus atas nama Pemerintah Daerah Bangka Barat menyampaikan empat judul raperda dan tiga raperda komulatif terbuka.
Sedangkan dalam agenda persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Raperda APBD tahun 2019 Markus mengatakan bahwa sebelumnya nota keuangan sebagai pengantar anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2019, sudah disampaikan pada rapat paripurna pada september 2018 lalu dan telah dibahas oleh OPD-OPD bersama komisi dan tim anggaran Pemda bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangka Barat.
“Hasil pembahasan antara tim anggaran pemda dengan tim Banggar DPRD ini sudah di setujui oleh seluruh anggota dewan, dan selanjutnya hal ini akan disampaikan ke Provinsi kepada Gubernur Babel untuk dievaluasi oleh Pemprov sesuai dengan mekanisme yang berlaku.” Ujarnya.
Dalam rapat paripurna ini Markus juga mengingatkan kepada seluruh element maupun stakeholder dapat bekerjasama supaya Bangka Barat terus maju dan Bangka Barat hebat bersatu padu. Serta saya berharap agar DPRD bangka barat dapat memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan harapan dan target skala prioritas yang ditetapkan.”
