Ini Tanggapan DPRD Bangka Barat Terhadap LKPJ Bupati tahun 2017

by -480 Views

DPRD kabupaten Bangka Barat dalam sidang paripurna Jum’at (25-5-2018) memberikan tanggapan terhadap LKPJ bupati Bangka Barat tahun 2017 berupa Rekomendasi sbb:

1.Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Bangka Barat tidak mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung melambat, oleh karena itu perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk memacu lajunya pertumbuhan ekonomi, iklim kemudahan berinvestasi, insentif berinvestasi di kabupaten ini,perlu diberikan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di kabupaten Bangka Barat.

2. Good Government
Apabila pemerintahan akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas demi tercapainya good government secara optimal perlu terus ditingkatkan, oleh karena itu penempatan pemanfaatan SDM harus optimal sesuai keahlian dan kemampuaannya.

3.Pendapatan asli daerah
Perlu diadakan upaya intensifikasi dan exstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Aparatur pemerintah harus betul-betul memetakan potensi PAD yang ada yang ada di setiap lini. Pemetaan potensi PAD jangan hanya didasarkan dengan asumsi, tetapi harus menggambarkan potensi riil yang ada.

Baca Juga :  28.Februari Ketua DPRD Bangka Barat Dilantik.

4. Perencanaan.
Kami menilai perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dikomandoi Bapelitbangda masih lemah, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan SDM perencana yang ada

5. Penerangan jalan.
Perlu memperbanyak titik-titik lampu penerangan jalan, khususnya yang berada ditempat-tempat strategis

6. Pelayanan kesehatan.
Perlu mempercepat migrasi dari jamkesda ke BPJS, dan memperbanyak keanggotaan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada,masyarakat yang tidak mampu. Meningkatkan pelayanan kesehatan dari tingkat puskesmas sampai RSUD sejiran setason, kabupaten Bangka Barat.

Baca Juga :  Kunjungan Anggota DPRD Prov. Bangka Belitung Deddi Wijaya Ke Radio Pilar

7. Pendidikan.
Agar pembayaran honor GTT dan PTT yang setiap tahun mengalami keterlambatan bisa diatasi dengan membuat terobosan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, perlu menambah SDM dibidang akuntansi untuk membantu pembuatan laporan keuangan di dinas pendidikan yang selalu dijadikan alasan pembayaran honor GTT dan PTT.

8.Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki SDM, yang meningkatkan sarana dan prasarana dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

9. Kepegawaian
Pemerintah daerah perlu memberikan reward,dan funishment yang tegas dan jelas terhadap ASN yang ada di kabupaten Bangka Barat, sehingga timbul semangat berkompentensi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di negeri sejiran setason ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *