PILARRADIO.COM, BANGKA BARAT – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Barat Dedi Wijaya menyampaikan sejumlah guru TK swasta di Kabupaten Bangka Barat mengadukan nasibnya ke DPRD Bangka Barat terkait gaji yang masih belum dibayar. DPRD melalui Komisi I memfasilitasi dengan beraudiensi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dengan guru TK yang tergabung dalam Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI), Kamis (20/11/2205)
“RDP yang dihadiri sejumlah anggota Komisi I DPRD Bangka Barat, Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Bangka Barat membahas terkait gaji yang belum mereka terima sejak Januari hingga sekarang,” kata Dedi usai RDP di sela kesibukannya kepada wartawan pada Kamis (20/11/2025).
Guru TK di Bangka Barat meminta kepastian, apakah hak mereka masih ada atau tidak. Sekaligus mengusulkan ruang untuk P3K bagi guru negeri dan swasta.
DW (sapaan Dedi Wijaya) menjelaskan, keterlambatan pembayaran bukan berarti gaji tidak akan diberikan. Namun terjadi karena adanya perubahan sistem penganggaran.
“Ada perubahan nomenklatur anggaran di tahun 2025. Anggarannya sebenarnya sudah tersedia di APBD induk dan saat ini masuk dalam APBD Perubahan. Jadi para guru tidak perlu resah,” tandasnya.
Dedi memastikan, setelah APBD Perubahan disahkan dan dana masuk ke kas daerah, pencairan gaji bagi para guru TK swasta akan menjadi prioritas.
“Karena mekanismenya hibah, mengajukan proposal. Dengan proses ini, gaji diharapkan bisa diberikan pada akhir November atau awal Desember 2025,” katanya.
Ia menambahkan, mulai Januari 2026 pembayaran gaji akan kembali berjalan normal setiap bulan karena nomenklatur anggaran sudah sesuai.
“Insyaa Allah, tahun depan kembali seperti biasa,” tutupnya.
