MUNTOK. Dalam pelaksanaan Pilkada Bangka Barat 23 September 2020, peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam pengawasan terhadap jalannya demokrasi di Bumi Sejiran Setason.
Menurut Ketua Bawaslu Bangka Barat Rio Febri Pahlevi kewajiban mengawal jalannya demokrasi di Bangka Barat, bukan semata tanggung jawab Bawaslu, tetapi tanggung jawab bersama, untuk memilih pemimpin yang amanah dan memajukan Bangka Barat kedepan.
.”Secara degure, tanggung jawab kewenangan dan pengawasan pemilu, baik itu legislatif, pilpres dan pilkada ada di lembaga yaitu Bawaslu, namun secara secara hakikat demokrasi merupakan kewajiban semua warga negara untuk mengawasi pelaksanaan demokrasi, karena demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat dan kembali rakyat. Karena kalau tidak ada partisipasi masyarakat proses demokrasi tidak sesuai kita harapkan,” jelas Rio kepada Radio Pilar Senin (2/3/2020)
Rio mengakui keterbatasan anggota Bawaslu dengan luas wilayah tanggung jawab, merasakan perlu peran serta masyarakat di Bangka Barat dalam pengawasan pemilu.
“Dalam pemilu, tidak mungkin hanya mengharapkan pengawasan dari bawaslu yang hanya memiliki beberapa anggota memiliki luas wilayah
tugas. Karena tetap ujung tombak demokrasi ada di partisipasi masyarakat. Bila masyarakat menemukan kecurangan atau pelanggaran, dapat pro aktif dapat melaporkan ke Bawaslu, tentu disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan “imbuhnya
Rio menambahkan Bawaslu Bangka Barat telah merekrut anggota pengawas sampai ke tingkat desa dan kelurahan, masyarakat dipersilahkan menyampaikan keluhannya kepada petugas Bawaslu.
“Masyarakat dipersilahkan menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan pilkada Bangka Barat, kepada petugas Bawaslu yang telah direkrut sampai di tingkat desa dan kelurahan (BKD), Jajaran kami siap merespon menbantu proses pelaksanaan pilkada, karena kita ingin bersama agar proses pilkada Bangka Barat ini berjalan dengan baik,” tutup Rio