PILARRADIO.COM, MENTOK – Aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Paruh Waktu menuntut kesetaraan gaji dengan PPPK Paruh Waktu di Dinas – Dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat mendapat tanggapan langsung dari Bupati Bangka Barat Markus, SH.
“Mereka seharusnya bersyukur, di Bangka Barat ini yang paling tinggi di Kabupaten/Kota di Bangka Belitung ini. Coba ditanya Bangka Induk berapa gajinya,? coba tanya Bangka Tengah, coba tanya Bangka Selatan, coba tanya Pangkalpinang ? Ya kan. Pak Bupati ini, bertahan selama ini,” kata Markus, menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelantikan pegawai di Gedung Aparatur Pemkab Bangka Barat, Rabu (18/2/2026) sore.
Sebelumnya, puluhan Guru dan Tenaga Kependidikan datang ke DPRD Bangka Barat menyampaikan aspirasi mereka di Gedung Mahligai Betason 2 DPRD Bangka Barat.
Bupati Markus menegaskan, gaji pegawai Kabupaten Bangka Barat yang terbaik diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung.
“Pak Bupati ini begitu paham paruh waktu begitu banyak, 1.800 an belum PPPK Penuh Waktu sekitar 1.000 an, belum outsourcing. Kita masih mampu diatas Kabupaten/Kota lain di Bangka Belitung, kita termasuk yang paling bagus,” tandasnya.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk memenuhi tuntutan GTK Paruh Waktu tersebut.
“Sekarang kondisi keuangan kita tidak memungkinkan, di tengah TKD kita banyak berkurang, DBH kita masih ada belum terbayar. Kalau misalnya mereka, memperjuangkan sah-sah saja itu namanya aspirasi,” lanjutnya.
Meski demikian, ia menilai upaya para guru dan tenaga kependidikan memperjuangkan hal tersebut sebagai aspirasi.
“Merupakan wajar sebagai sebagai bentuk aspirasi. Namun, realisasi tuntutan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami juga mengukur kekuatan kita, kalau keuangan kita tidak mumpuni bagaimana ? Kan seperti itu. Semua kembali ke kemampuan keuangan kita,” tegas Markus.
Ketika ditanya adanya usulan penyesuaian jam kerja GTK PPPK Paruh Waktu, Markus menolak dengan tegas usulan tersebut.
“Tidak bisa dong, kalau tidak mau, mundur saja. Tidak apa apa. Kalau tidak mau diatur Pemda mundur. Tidak apa-apa, silakan! Pejabat manapun mau mundur silahkan. Kita tidak kekurangan pegawai, pegawai kita banyak Bangka Barat, stoknya banyak,” terangnya.
