PILARRADIO.COM, MENTOK – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Barat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat Dedi Wijaya, SH, MH menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bangka Barat dan Guru dan Teknik Kependidikan (GTK) se-Kabupaten Bangka Barat pada Rabu (18/2/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Dedi Wijaya, SH, MH mengatakan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bangka Barat telah menjembatani tenaga kependidikan untuk datang ke DPRD dan melakukan audiensi atau RDP.
“Jadi kami menerima mereka dan kami undang juga pihak Dispora, pihak BKPSDM, pihak TAPD, terkait beberapa persoalan yang disampaikan mereka adalah harapan,” kata DW (sapaan akrab Dedi Wijaya).
“Yang pertama, adanya kesenjangan dan ketimpangan dengan gaji,” ujar DW.
“Mereka PPPK paruh waktu yang mendapat SK yang sama dari Bupati, tetapi secara penghasilan mereka dibedakan dengan PPPK paruh waktu yang ada di dinas-dinas Bangka Barat,” jelasnya.
“Jadi, mereka minta ke DPRD untuk membantu menyelesaikan persoalan ini karena selisihnya lumayan juga, kalau di Dinas atau di Pemkab untuk S1 itu Rp. 2.680.000, sementara mereka hanya menerima Rp. 1.900.000, kalau D3 di Pemkab Rp. 2.460.000, sementara mereka hanya menerima kalau SMA juga Rp. 1.600.000 dan untuk SMA di Pemkab Rp. 2.185.000, sementara mereka hanya mendapat Rp. 1.400.000, itupun belum termasuk pemotongan BPJS dan beberapa hal lain yang disampaikan mereka sehingga mereka merasa ketidakadilan,” papar DW.
“Setelah kami mendengar aspirasi yang disampaikan mereka, kami kasih kesempatan juga Dispora menyampaikan pandangannya terkait keinginan keinginan Guru dan Tenaga Kependidikan dan juga PGRI, lalu juga kami meminta paparan teknis dari Tim TAPD dan BKPSDM. Apakah mereka ini agar tidak ada kesenjangan, agar ada penyetaraan bisa diakomodir,” ujarnya.
Dedi menyampaikan, DPRD menyimpulkan setelah melakukan RDP meminta untuk Tim TAPD untuk menghitung ulang penyesuaian gaji mereka dan dibandingkan dengan Kabupaten yang lain.
“Apakah gaji mereka itu sudah sesuai atau belum, tetapi kami juga meminta segera untuk disetarakan. Kalaupun tidak bisa kita lakukan di awal tahun ini karena anggaran kita memang defisit dan terbatas, di bulan ketujuhnya kita bisa melakukan penyesuaian untuk penyetaraan penghasilan mereka,” harapnya.
Selain itu, DPRD Bangka Barat juga meminta adanya penyesuaian jam kerja apabila penyetaraan gaji belum bisa dilakukan.
“Selama belum ada penyesuaian gaji, kami meminta jam kerja mereka disesuaikan. Jangan disamakan dari pukul 07.30 WIB sampai 16.00 WIB, tolong disesuaikan dengan aktivitas di sekolah. Misalnya sampai pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB. Jadi kalau belum bisa menyetarakan gajinya, beberapa bulan ini, setidaknya disesuaikan jam kerjanya,” tutupnya.
