PILARRADIO.COM, MENTOK – Badan Pengeleloaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat mencatat target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) tahun 2025 Kabupaten sebesar 103,43 %.
Berdasarkan update pada tanggal 12 Desember 2025 dari target 6 Milyar sudah mencapai 6,2 Milyar dan kemungkinan ada peningkatan sampai akhir tahun 2025.
Bupati Bangka Barat Markus, SH memberikan penghargaan kepada kepada Wajib Pajak yang menggunakan Taping Box, Wajib Pajak Orang Terbesar dan Tercepat, Wajib Pajak Badan Terbesar Serta Kepala Desa Teraktif dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan di Gedung Graha Aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat pada Senin, (15/12/2025).
Bupati Bangka Barat Markus, SH mengapresiasi wajib pajak yang sudah taat membayar pajak.
“Kami berterimakasih kepada semua wajib pajak, yang sudah taat membayar pajak, ini akan menjadi contoh. Kita berharap pelaku usaha kita taat membayar pajak sehingga bisa meningkatkan PAD kita,” ujar Markus.
Menurunnya Dana Transfer ke Daerah berkurang membuat Pemkab Bangka Barat harus mencari sumber APBD dari sektor lain.
“Karena sangat penting apalagi tahun depan 2026 TKD kita banyak berkurang. Jadi harapan kami dengan cara menjob Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya seperti PBB ini. Kita melihat masih ada potensi-potensi yang kita garap lebih baik lagi,” kata Markus.
Kepala Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Pemkab Bangka Barat Muhamad Ali mengaku walaupun tahun 2025 PBB P2 mengalami peningkatan, namun dirinya mengaku belum berpuas diri.
“Khusus PBB Pedesaan Perkotaan tahun 2024 kita ada 14 Desa pertanggal 31 Desember 2024. Tahun 2025 ini pertanggal 31 September 2025 ini ada 22 Desa mencapai PBB P2nya, artinya ada peningkatan 8 Desa,” katanya.
Ia melanjutkan, “Namun apakah ini membanggakan, pasti membanggakan. Apakah kita puas ?, Belum. Saya sebagai Kepala BP2RD karena dari Desa Kelurahan yang ada di Bangka Barat ada 66 Desa/Kelurahan, jadi harus kita maksimalkan 66 Desa ini. Tahun 2026 bisa maksimal 100 % semuanya kalau bisa diusahakan, paling tidak setengah dari 66 Desa/Kelurahan,” tandas M. Ali.
