PILARRADIO.COM, BANGKA BARAT – Persoalan guru di Kabupaten Bangka Barat dari keterlambatan pencairan gaji hingga polemik penanganan disiplin siswa yang kerap berujung persoalan hukum. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan tenaga pendidik.
Sekaligus, menjadi sorotan Pemerintah Daerah yang berupaya mencari solusi menyeluruh terutama pada momentum peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangka Barat Budi Wahana menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan pada peringatan HUT ke-80 PGRI yang mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat.
Budi mengatakan, usia ke-80 tahun merupakan perjalanan yang panjang bagi PGRI, penuh suka dan duka baik dalam memperjuangkan aspirasi guru maupun menerima penghargaan dari pemerintah.
Meski begitu, ia menilai kondisi di lapangan masih menyisakan berbagai tantangan yang dihadapi para guru.
Ia menyinggung persoalan yang kerap muncul ketika guru berupaya mendisiplinkan siswa, namun justru dibesar-besarkan oleh sebagian masyarakat. Padahal, menurutnya, tindakan disiplin merupakan bagian penting dari proses pendidikan.
“Ketika guru mengajar, mendisiplinkan siswa, itu dilakukan demi kebaikan. Kami berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di sekolah. Disiplin itu bagian dari pembentukan karakter,” kata Budi Wahana, kepada wartawan, pada Selasa (25/11/2025) usai melakukan upacara Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI di Lapangan Atletik Mentok.
Selain itu, Budi menyampaikan harapan terkait kesejahteraan guru. Ia mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah merealisasikan gaji dan TPP bagi tenaga pendidik.
Namun, dia tidak menutup mata bahwa akhir-akhir ini terjadi keterlambatan pencairan. Ia mengharapkan di tahun mendatang tidak terjadi lagi.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah. Namun guru juga punya anak, keluarga dan membutuhkan perhatian terkait kesejahteraan,” katanya.
Budi berharap, momentum HUT ke-80 PGRI dapat memperkuat semangat seluruh guru dalam mendidik generasi muda. Serta mendorong kerja sama yang lebih baik antara sekolah, orang tua dan masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bangka Barat Ulises Pardomuan Sianturi menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan di daerah.
Ulises mengatakan, Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kemampuan para pendidik.
Namun, ia juga menekankan terkait kesejahteraan guru tidak boleh diabaikan, mengingat tahun 2026 menjadi momentum evaluasi dan peningkatan hak-hak tenaga pendidik.
Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi ketika terjadi kasus yang melibatkan tenaga pendidik.
“Kita kembali pada sistem. Tidak semua proses bisa langsung diselesaikan secara cepat karena harus mengikuti aturan yang berlaku. Ini terjadi diseluruh Indonesia dan memerlukan waktu,” jelasnya.
Ulises juga mengungkapkan, pihaknya bahkan harus melakukan koordinasi hingga ke tingkat pusat untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang muncul.
Ia menyampaikan, permohonan maaf kepada seluruh ASN, guru dan tenaga kependidikan di Bangka Barat atas keterlambatan pencairan gaji maupun hak-hak lainnya yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan.
“Terima kasih atas kesabaran bapak dan ibu guru. Kami akan terus berupaya agar kondisi ini tidak terjadi lagi kedepan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Pendidikan mengenai kerja sama yang telah dibangun bersama Kepolisian terkait penyelesaian persoalan guru dan hukum melalui pendekatan Restorative Justice (RJ).
