MUNTOK– Sejumlah guru honorer K2 di Kabupaten Bangka Barat mendatangi gedung DPRD setempat untuk menanyakan penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Kamis (21/2/2019)
Mereka mengaku bingung dengan penerimaan P3K, terutama waktu yang singkat, persyaratan hingga informasi yang kurang jelas.
” Kami meminta penjelasan saja tentang P3K ini, soalnya terkesan buru-buru, informasi kadang hanya lewat WA saja, kami tidak pernah dikumpulkan,” ungkap salah seorang guru honorer K2 Syripah Rodayah
Sementara Kepala BKPSDM Bangka Barat, Heru Warsito menyampaikan, penerimaan P3K telah diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, disitu sudah dijelaskan aturannya.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun ini juga menerima P3K, untuk tahap satu yakni tenaga guru, kesehatan, dan penyuluh pertanian yang dibiayai oleh kementrian pertanian, totalnya 52 orang.
” Setelah melalui tahapan dan proses hingga tahap terakhir, yang akan melanjutkan ke tahap selanjutnya atau tes CAT berjumlah 46 orang dari 52 orang tadi, selebihnya tidak lolos ferivikasi, itu yang melakukan Menpan RB pusat sana, kami hanya mengumumkan,” jelas Heru
Diterangkannya bahwa untuk persyaratan, misalnya guru harus berijazah SI pendidikan, kemudian bekerja tidak pernah putus per 1 Januari 2005 hinhga seterusnya.
” Kami sampaikan ke Dinas Pendidikan tolong sampaikan ke teman-teman K2 yang memenuhi persyaratan untuk melengkapi persyaratannya segera, kemudian mendaftarkan ke SSCN, sehingga sampai tanggal 17 kemarin yang menguplod atau mendaftar melalui SSCN hanya berjumlah 34 tenaga pendidik, 12 tenaga penyuluh pertanian, berati jumlah sekarang berjumlah 46, sampai tanggal 17 kemarin, itu hingga hari terakhir pendaftaran,” jelasnya
Selanjutnya 46 orang ini akan mengikuti ujian CAT di SMAN 1 Muntok, 23 Febuari nanti, materinya meliputi tes manajerial, sosiokultural dan kemampuan teknis, setelah itu tes wawancara integritas.
Audiensi ini diterima secara langsung oleh Nendar Firdaus anggota dewan komisi bidang pendidikan didampingi sekretaris dewan dihadirkan diruangan Banmus DPRD, menghadirkan BKPSDM hingga dinas pendidikan Bangka Barat.
Menurutnya permasalahan sebetulnya hanya komunikasi yang kurang dalam penerimaan P3K.
“Semuanya sudah jelas, setelah duduk bersama, jadi tidak ada masalah lagi, tinggal ibu-ibu, bapak-bapak mempersiapkan untuk proses tes P3K saja,” jelasnya
