PILARRADIO.COM, MENTOK – Tiga sekolah yang terdiri dari dua Sekolah Dasar (SD) dan satu Taman Kanak-kanak (TK) telah menerima surat mutasi palsu. Beberapa Kepala Sekolah di Bangka Barat mendapatkan surat yang isinya terkait pemberitahuan mutasi jabatan.
Para Kepala Sekolah pun tidak serta merta menerima pemberitahuan tersebut dan terlebih dahulu melakukan kroscek ke Dinas Pendidikan dan hingga saat ini belum ditemukan adanya korban. Informasi terkait surat palsu itu juga telah disampaikan melalui seluruh media grup yang melibatkan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas. Sebelum akhirnya terindikasi sebagai surat palsu.
Hal ini disampaikan oleh Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKPORA) Bangka Barat, Henky Wibawa.
“Informasi ada tiga sekolah, dua SD dan satu TK. Mereka yang menerima surat tersebut telah diterima kepala sekolah, lalu mereka melaporkan ke dinas. Kita telaah, setelah mendapatkan surat itu kami sampaikan ke BKPSDM dipastikan hoax atau palsu,” kata Henky Wibawa, Rabu (7/1/2025).
Kasus ini pertama mencuat di Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, usai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Indra Cahaya, S.IP melaporkan kasus penipuan yang mencatut namanya dalam surat yang dikirimkan ke sekolah-sekolah.
Terkait dengan mutasi palsu tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKPORA) Bangka Barat telah mengumumkan ke seluruh sekolah melalui media Zoom agar tidak melayani permintaan apapun terkait apabila menerima surat mutasi tersebut, karena surat itu dipastikan palsu.
Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Bangka Barat Henky Wibawa menjelaskan, modus pelaku menyampaikan informasi mutasi bakal dilakukan, ASN di sekolah bakal dipindahkan ke sekolah yang jauh.
“Modusnya ada guru atau kepala sekolah informasi ingin dimutasi ke tempat lain, tempat itu jauh. Apabila tidak mau mutasi harus menyerahkan semacam uang, untuk membatalkan keputusan itu, modusnya seperti itu via telepon,” katanya.
Henki mengatakan sampai saat ini belum ada mutasi di sekolah.
“Itu termasuk rahasia jabatan, keputusan pejabat pembina kepegawaian dari dinas, koordinasi BKPSDM dan final di Bupati, apakah beliau ingin melakukan penataan guru dan kepala sekolah,” lanjutnya.
Ia mengimbau, di era digital saat ini seluruh pihak lebih cermat dalam menelaah surat yang beredar. Mengingat tampilan surat palsu tersebut rapi dan meyakinkan sehingga berpotensi dianggap asli oleh guru yang tidak terbiasa.
Kita imbau kalau menerima apapun kejadian, informasi yang disampaikan langsung ke guru agar koordinasikan terlebih dahulu kebenaran dan terkait permintaan data.
“Karena kita melihat modusnya lumayan canggih. Mereka tahu data by name sekolah, Kepala Sekolah, nomor HP-nya, sudah link. Ini sudah terlalu ekstrem, data semua sudah bisa diketahui,” tutupnya.
