PILARRADIO.COM, MENTOK – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bangka Barat (Babar) kini tidak dapat menjalankan organisasi dengan baik (vakum). Hal ini disebabkan terjadinya persoalan hukum yang menimpa salah satu Pengurus KONI Babar, sementara Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka Barat belum dapat mencairkan dana hibah sampai persoalan hukum tersebut selesai.
Untuk menyelesaikan polemik internal yang terjadi di tubuh KONI Babar sekaligus mendorong langkah percepatan pemulihan fungsi organisasi, sejumlah pengurus organisasi meminta DPRD Bangka Barat memfasilitasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyelamatan serta penyehatan tubuh KONI Bangka Barat, Selasa (5/8/2025).
Wakil Ketua II Bidang Prestasi KONI Bangka Barat Bambang Setiabudi menyatakan bahwa secara organisasi, kepengurusan KONI Babar masih eksis meskipun aktivitas terhambat akibat persoalan hukum yang melibatkan salah satu oknum anggota dan tidak aktifnya Ketua KONI saat ini.
“Kami secara organisasi masih eksis, melalui RDP dengan komisi I DPRD Babar, kita mendapat kepastian upaya yang akan dilakukan yaitu bakal melakukan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) kita di support minimal dari sisi pendanaan,” katanya.
Ia mengatakan, Musorkablub secepatnya bakal dilakukan setelah adanya rekomendasi dari KONI Provinsi Babel untuk pemilihan Ketua KONI Bangka Barat yang baru.
Dikatakan Bambang, untuk program pembinaan atlet telah tersusun namun terhambat karena adanya kasus hukum dana hibah dan tidak aktifnya Ketua KONI saat ini.
“Sebetulnya secara keseluruhan program pembinaan sudah tersusun dari awal tahun hingga persiapan untuk Porprov 2026, tetapi kondisi ini (dana hibah) kita vakum. Karena kita dengan Ketua KONI saat ini telah lost contact. Terakhir beliau sampaikan silakan dilanjutkan,” katanya.
Dia juga memastikan untuk pelaksanaan Porprov 2026 belum ada kejelasan dari KONI Provinsi Babel.
“Karena, seharusnya satu tahun sebelum pelaksanaan sudah dibentuk panitia besar. Oleh sebab itu, lewat media ini saya sampaikan ke teman anggota bahwa pelaksanaan Porprov 2026 belum ada kepastian,” ujarnya.
Bambang menegaskan pihaknya saat ini fokus untuk melakukan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa, karena harus segera memilih Ketua KONI Babar yang baru agar dapat melanjutkan program dan pembinaan terhadap atlet.
“Ya secara umum, tidak bisa tanpa ada tanda tangan Ketua KONI karena selama ini tidak aktif. Jadi mekanismenya secara ADRT, melegalkan Plt dan tugas Plt fokus ke Musorkablub. Apabila nanti sudah terpilih ketua dan kepengurusan baru. Baru menjalankan programnya,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat Deddi Wijaya, SH, MH mengatakan, Komisi I DPRD Babar memfasilitasi sesuai dengan surat yang diajukan KONI Babar terkait dengan pembinaan prestasi olahraga di KONI tahun 2025.
“Kami RDP memanggil Inspektorat, Disdikpora, Kabag Hukum kita harus tahu dulu kondisi KONI Babar yang sekarang karena bagaimana pun kami harus mendapat update terkait kondisi KONI Babar yang sekarang karena KONI Babar sejak Januari belum koordinasi dengan kami,” katanya.
Meskipun, dikatakan DW (sapaan akrab Deddi Wijaya) banyak isu di luar terkait dengan bahwa ada oknum KONI Bangka Barat yang sedang mengalami proses hukum.
Tapi kami kesampingkan hal itu, Komisi I tidak ikut ke ranah itu dan kami hanya fokus terhadap pembinaan olahraga di Bangka Barat ini.
“Kalau KONI Babar kita biarkan terus tidak tahu rimbanya tanpa tahu tujuan dan arahnya, maka terjadi lah kemunduran olahraga di Bangka Barat ini,” keluhnya.
Politikus Golkar ini telah meminta ke Pengurus KONI Babar untuk segera melakukan langkah untuk perbaikan KONI Babar dimulai dari stuktur kepengurusan.
“KONI Babar melaporkan ke kami bahwa mereka sudah melakukan pleno untuk menetapkan Plt. yang akan diusulkan mereka ke KONI Provinsi Babel, lalu KONI Provinsi Babel tentu akan memberikan SK Plt. jadi kami memberikan rekomendasi catatan kepada KONI Babar,” katanya.
