MUNTOK. Badan Pengawas Pemilu Bangka Barat, telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pilkada 2020 dengan total anggaran senilai 5,3 Milyar Rupiah. Menyikapi anggaran tsb Bawaslu Bangka Barat mengajukan ke Pemda Bangka Barat Permintaan tambahan anggaran yang secara fisik terpisah dari kontrak namun secara hukum melekat di perjanjian kontak (ADENDUM).
“Dari rasionalisasi kemarin,sebenarnya dari RI dari hasil meting di Surabaya adalah 6,9 M, namun yang terealisasi dari pemda 5,3 M, dan kita akan mengusahakan Adendum,”kata Rio Febri Pahlevi , Ketua Bawaslu Bangka Barat kepada Radio Pilar (Jum’at , 4/9/2019)
Beberapa alasan menurut Rio , pihak Bawaslu mengajukan adendum adalah adanya pemekaran wilayah, selain itu untuk mencapai proses yang baik di Pilkada Bangka Barat.
“Permintaan tambahan yang secara fisik terpisah dari kontrak namun secara hukum melekat di perjanjian kontak (ADENDUM) diajukan karena adanya pemekaran kelurahan di kecamatan Muntok, yang akam efekti secara adminstratif januari 2020, berarti PPL kita yang semula kita anggarkan 60 desa dan 4 kelurahan, berarti harus bertambah 2 kelurahan menjadi 66, berarti belanja rutin kita meningkat,”terang Rio
Dengan anggaran saat ini Bawaslu terpaksa harus menangkas kegiatan sosialisasi, dan menurut Rio untuk pengawasan serta peran serta yang baik harus banyak melakukan sosialisasi.
“Dengan anggaran saat ini, Bawaslu terpaksa harus memangkas kegiatan sosialisasi, ini yang sangat kita sayangkan, karena untuk mencapai proses yang baik, pengawasan yang baik dan per an serta masyarakat yang baik, kita harus memaksimalkan kegiatan sosialisasi,”sesal Rio
Menurut Rio walaupun baru saja melakukan tahapan pileg dan pilpres, tapi ada pola-pola yang berbeda di Pilkada.
“Yang tadinya timsesnya satu or ang caleg sepuluh orang, satu bendera partai saja timsesnya banyak, , karena masing-masing pingin duduk. Sekarangkan harus berembuk menjadi satu tim.Jadi yang ini yang harus kita cover dari segi pengawasannya.
Akan banyak strategi-strategi yang mungkin akan mereka perankan, untuk meloloskan ataupun jagoan jagoan mereka itu bisa memenangkan pilkada,”papar Rio
Rio pesimis pengawasan pemilu bisa maksimal dikarenakan peran serta masyarakat berkurang dikarenakan minimnya sosialisasi diberikan.
“Dengan minimnya anggaran yang terpangkas 1,6, pengawasan pilkada kurang maksimal, dikarenakan peran serta masyarakat berkurang, dikarenakan minimnya sosialisasi yang diberikan.
Sesuai motto Bawaslu Bersama Bawaslu tegakkan pemilu. Bersama Rakyat awasi pemilu, Bersama rakyat ini kita yang pesimis,”jelas Rio
