Pemkab Bangka Barat Imbau KIP Rambat Tidak Beroperasi

by

Muntok, 7 Juni 2018 – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan hasil rapat bersama forkominda dan stack holder terkait pada hari rabu 6 juni 2018 menghimbau kepada PT Jelajah Marindo Persada sebagai pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) di Laut Rambat agar tidak melaksanakan aktivitas penambangan di Laut Rambat sebelum suasana kondusif. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, H. Yunan Helmi, M.Si dalam konferensi pers dihadapan sejumlah awak media yang didampingi oleh Kasatpol PP, Kabag Hukum, dan Kabag Komunikasi Humas dan Protokol, di ruang OR 1, Setda Bangka Barat, Kamis (7/6).


Yunan membenarkan bahwa Pemkab Bangka Barat telah menerima surat dari PT Jelajah marindo Persada sebagai pemegang IUP di Laut Rambat perihal pemberitahuan operasi KIP dan permintaan pengamanan di Laut Rambat. Pemkab Bangka Barat langsung menanggapi surat tersebut dengan menjelaskan bahwa Pemkab Bangka Barat tidak mempunyai kewenangan untuk pengamanan karena kewenangan pengamanan berada di Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Baja Juga :  Berharap Kelestarian Menumbing Terjaga, Bupati Bantu FPM


Sebagai upaya mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkab Bangka Barat bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Bangka Barat mengadakan rapat yang menghasilkan kesepatan dengan menghimbau agar PT Jelajah Marindo Persada agar tidak melaksanakan kegiatan penambangan pada bulan Ramadhan.

“ Kita tahu bahwa sebagaian masyarakat Desa Air Nyatoh dan Rambat menolak keberadaan KIP, makanya dalam rapat itu diputuskan agar di bulan puasa ini KIP tidak beroperasi dulu. Itupun sifatnya hanya himbauan, karena wewenang ada di Provinsi. Kita menghimbau agar KIP tidak dulu masuk, karena masyarakat air Nyatoh, Pangek dan Paradong menolak. ” ujar Yunan.

Baja Juga :  14 Desa Tolak KIP Di Rambat

Yunan menegaskan bahwa Pemkab Bangka Barat menyadari keberadaan sebagain besar mata pencaharian masyarakat Desa Air Nyatoh, Pangek, Paradong dan Rambat sebagian besar adalah Nelayan. Untuk itu berbagai keputusan tentu selalu memperhatikan kepentingan warga. Apalagi dalam bulan Ramadhan yang suci ini, masyarakat ingin beribadah dengan khusuk.

Dia mengharapkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak benar yang mengarah kepada fitnah, apalagi di bulan yang suci ini. “Bulan puasa jangan tercoreng gara-gara informasi salah. Masyarakat ingin beribadah.” tegasnya. (Rilis Bag KHP / Mh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *